Herman Hofi Dorong Kebijakan Fleksibel: Kartu Lintas Batas Jadi Kunci Hidup Warga Entikong!

Pontianak | pangkal.id - Kalimantan Barat, Persoalan keamanan negara di kawasan perbatasan ditegaskan sebagai harga mati. Namun demikian, kedaulatan negara tidak semata diukur dari ketatnya pengawasan, melainkan juga dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan.

Pakar hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan warga perbatasan harus menjadi perhatian serius negara. Menurutnya, diperlukan titik temu antara penerapan standar operasional prosedur (SOP) keamanan dengan ruang hidup ekonomi masyarakat agar aktivitas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tetap berjalan kondusif.

“Keamanan negara adalah harga mati, tetapi kedaulatan juga tercermin dari kesejahteraan rakyat di perbatasan. Karena itu, harus ada keseimbangan antara penegakan aturan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat,” ujar Herman kepada media, Sabtu (4/4/2026).

Ia menjelaskan, untuk menjaga hubungan harmonis antara pihak keimigrasian Entikong dengan masyarakat perbatasan, diperlukan perumusan pola kebijakan yang konkret dan terukur. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah menghadirkan mediator sebagai jembatan komunikasi antara aparat keimigrasian dengan masyarakat lokal.

Menurut Herman, peran mediator menjadi penting guna mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik sosial.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya langkah proaktif dari pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan khusus yang adaptif terhadap kondisi masyarakat perbatasan, termasuk dalam hal penerbitan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yang lebih fleksibel, khususnya bagi para pedagang kecil.

“Pemda harus aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar lahir kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan, terutama terkait akses ekonomi lintas negara,” jelasnya.

Selain itu, Herman juga mendorong pihak imigrasi untuk melakukan sosialisasi SOP secara humanis, tanpa mengurangi ketegasan terhadap tindak kriminal murni. Pendekatan yang persuasif dinilai penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial di kawasan perbatasan.

Ia juga menyoroti pentingnya peran tokoh masyarakat sebagai jembatan komunikasi yang efektif. Tokoh lokal dinilai memiliki posisi strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang berpotensi memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.

“Tokoh masyarakat harus dilibatkan sebagai penghubung agar masyarakat memahami kebijakan yang ada dan tidak terpengaruh oleh provokasi yang bisa merugikan stabilitas wilayah,” tambahnya.

Di sisi lain, Herman memberikan apresiasi terhadap langkah Kantor Imigrasi Entikong yang menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap praktik pungutan liar (pungli) serta memperketat pengawasan di kawasan perbatasan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan wibawa negara.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan kearifan lokal serta kebutuhan mendesak masyarakat setempat, agar tidak menimbulkan dampak sosial yang kontraproduktif.

“Kebijakan tegas harus tetap berjalan, tetapi pendekatannya tidak boleh mengabaikan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat lokal,” pungkasnya.

Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar

Redaksi: Gun

Tim Red